Mukomukonews.com – Seorang petani karet berinisial Ondah Nur, warga desa Sibak, Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko mengaku keberatan atas penggalian batas (bondry) di lokasi HGU PT. DDP yang berbatasan dengan lahan pertanian karet miliknya.

Pasalnya, penggalian batas (bondry) yang dilakukan pihak PT. DDP  menggunakan alat berat, di lokasi lahan HGU PT.DDP cukup dekat kebatas lahan perkebunan karet miliknya.

Pengakuan ini disampaikan oleh Ondahnur kepada wartawan Mukomukonews.com, Senin, (5/4/2021).

” Sebenarnya saya tidak senang dengan Bondri itu, karena terlalu dekat dengan batas lahan masyarakat, menurut saya efeknya tanah saya lama lama akan hancur,” keluh Ondahnur.

Ondahnur mengaku kawatir  galian itu akan berpotensi mengakibatkan lahan pertanian karet miliknya longsor karena galian itu hanya berjarak 1, 5 meter dari batas lahan pertanian  miliknya itu.

Sebenarnya bukan saya, tetapi banyak juga kawan kawan pemilik lahan yang berbatas dengan PT.DDP yang merasa keberatan dengan adanya galian itu, karena galiannya terlalu dekat dengan lahan masyarakat. Galian yang berbatas dengan lahan saya sendiri panjangnya sekitar 35 meter. Menurut saya efeknya tanah saya lama lama akan hancur,” Ungkapnya.

Ondahnur juga mengakui sudah mencoba kordinasi sama pihak Perusahaan PT. DDP pada saat penggalian berlangsung tapi tidak ditanggapi.

“Sudah saya coba kordinasi sama pihak PT. DDP tempohari pada saat penggalian berlangsung tapi tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan,” keluhnya.

Terkait hal tersebut, Humas PT. DDP Ipuh, Samirana saat diminta  tanggapannya oleh wartawan Mukomukonews.com, Selasa, (6/4/2021), mengatakan, bahwa bondry itu tidak mengganggu lahan masyarakat karena di jaga jarak kemudian kalau ada jalan yang dilewati ditinggalkan itu.

Menurt Samirana, bondry itu hanya untuk mengamankan HGU dan bukan hanya DDP tetapi perusahaan lain sudah duluan melakukan bondry.

“Bondry itu kan di jaga jarak dan tidak mengganggu mereka,kalau kira kira ada jalan yang dilewati ia kita tinggalkan.  Itu kan hanya untuk mengamankan HGU. Kemudian bukan hanya DDP yang lain juga sudah duluan melakukan bondry,” tegasnya.

Samirana mengatakan, bahwa tidak ada aturan mengenai jarak bondry bahkan itu harusnya dibatas, tapi karena memikirkan masyarakat, sehingga bondry dikasih jarak.

“Kayak parsiman kemarin ngerti dan dia sudah kelir,” katanya.

Saat ditanya apakah sebelum dibondri ada pemberitahuan kemasyarakat? Samirana menjawab, mana yang tau di kasih tau dan yang gak tau ya ngak.

“Ngak mungkin kita kasih tau semua, yang jelas kan tidak mengganggu lahan masyarakat.” Pungkasnya.(pdl)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here